REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MODEL GBHN SEBAGAI HALUAN NEGARA

  • Otto Trengginas Setiawan
Keywords: Perubahan Status MPR, Hilangnya GBHN

Abstract

Perubahan status MPR dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Negara, telah menghilangkan peran MPR dalam
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Reformasi memang memberikan semangat politik dan cara pandang baru
sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dampak
yang ditimbulkan adalah hilangnya benang merah kesinambungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, dan pada
setiap pergantian Presiden. Hal ini tercermin dari visi, misi, dan program kerja Presiden terpilih (yang selanjutnya disusun
sebagai RPJM Nasional/RPJMN) yang ternyata dalam beberapa hal (menyangkut materi dan arah pencapaian program)
berbeda dengan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) terpilih, dan tidak ada
konsekuensi hukum apapun, karena tidak ada satupun norma yang mengaturnya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini
adalah metode riset politik yang berangkat dari analisis terhadap ide-ide politik, institusi politik, sikap dan perilaku politik,
serta pembuat keputusan kebijakan dan jaringan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk hukum apa
yang paling tepat untuk menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga mana yang paling
tepat untuk memproduksi GBHN tersebut, serta melalui mekanisme seperti apa yang paling tepat. Oleh karenanya, hasil
telaah dalam tulisan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Indonesia masa kini, mendesak kiranya
diperlukan kehadiran kembali mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara dalam bentuk Ketetapan MPR yang dihasilkan
oleh MPR melalui mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945

Published
2022-03-13
How to Cite
Setiawan, O. T. (2022). REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MODEL GBHN SEBAGAI HALUAN NEGARA. Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies, 2(2). Retrieved from https://parapolitika.upnvj.ac.id/index.php/pp/article/view/22
Section
Articles